Perjuangan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pada 1946, Belanda kembali ke Indonesia dengan mengatasnamakan sebagai penguasa yang sah karena berhasil mengalahkan Jepang yang sebelumnya mengambil alih kekuasaan Hindia Belanda (Indonesia) dari Belanda.

1. Pejuangan Fisik Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Ancaman terhadap keutuhan NKRI setelah diproklamasikan adalah kedatangan Belanda dengan membentuk Netherlands Indies Civil Administrasions (NICA) dengan menumpang Allied Forces Netherland East Indies (AFNEI). Perjuangan fisik pun dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan.

a. Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945

Terjadinya pertempuran di Surabaya diawali mendaratnya brigade 29 dari divisi India 23. Kedatangan Brigadir Mallaby pada tanggal 25 Oktober 1945 mengakibatkan kerusuhan dengan pemuda karena adanya penyelewengan kepercayaan.

Pada tanggal 27 Oktober 1945 pemuda berhasil memporandakkan kekuatan sekutu. Kemudian untuk menyelesaikan insiden tersebut diadakan perundingan. Namun terjadi peristiwa Jembatan Merah yang pada saat itu Brigadir Mallaby tewas.

Tanggal 9 November 1945 tentara sekutu mengeluarkan ultimatum yang isinya agar para pemilik senjata menyerahkan senjata pada sekutu sampai tanggal 10 november jam 06.00. Ultimatum tersebut tidak dihiraukan maka pecahlah perang di Surabaya dibawah komando Sungkono.

b. Perlawanan terhadap Agresi Belanda

Untuk menguasai Indonesia, Belanda melancarkan agresi militer sebanyak 2 kali. Agresi militer 1 dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947, dengan menguasai Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Indonesia mengadukan hal ini pada maayarakat internasional. Akhirnya atas tekanan PBB tercapailah gencatan senjata.

Agresi militer 2 dilakukan pada 19 Desember 1948 dengan serangan terhadap Yogyakarta serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Syahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya Yogyakarta menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Syarifudin Prawinegara. Lalu mengubah strategi perang dengan perang gerilya yang dilakukan tanggal 1 Maret 1949, yang dipimpin Letkol Suharto.

c. Perang Gerilya

Perang Gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Beliau bergerilya dari luar Yogyakarta selama 8 bulan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur walaupun dalam keadaan sakit keras. Rombongan Sudirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949.

Kolonel A.H. Nasution, Panglima Tentara dan Tetitorium Jawa menyusun pertahanan rakyat Totaliter. Tugas para pasukam adalah ber-wingate (menyusup ke belakang garis musuh) dan membentuk kantong gerilya supaya tanah Jawa menjadi medan gerilya yang luas.  Pada tanggal 19 Desember pasukan Siliwangi bergerak untuk mengisi kantong-kantong yamg sudah disiapkan di Jawa Barat.

2. Perjuangan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Melaui Jalur Diplomasi

a. Perjanjian Linggarjati

Perundingan Linggarjati adalah perundiangan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati pada 10-15 November 1946. Menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia.

Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jenderal dam dipimpin oleh Wim Schererhorn dengan anggota H.J van Mook.

Pada 15 November 1946 hasil rundingan di tandatangani di Istana Merdeka Jakarta dan di tandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947.

Hasil perundingan terdiri dari 17 pasal yang berisi:
1) Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura.
2) Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
3) Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS).
4) Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth/Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni.

b. Perjanjian Renvile

Dalam perjanjian ini, Indonesia diwakili oleh Amir Syarifudin dan pihak Belanda menempatkan seorang Indonesia yang bernama Abdulkadir Wijoyoatmojo. Ini merupakan siasat Belanda karena menyatakan pertikaian yang terjadi adalah masalah bangsa Indonesia sendiri dan bukan masalah Internasional yang perlu adanya campur tangan negara lain.

Isi perjanjian Renvile tersebut adalah:
1) Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS)
2) RI sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesia Belanda.
3) Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaanya pada pemerintah federal sementara.
4) RI menjadi negara bagian dari RIS
5) Antara 6 bulan sampai 1 tahun akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk RIS.
6) Tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda (daerah kantong) harus dipindahkan ke daerah RI.

Perjanjian Renvile ditandatangi oleh kedua pihak tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian ini menyebabkan kedudukan RI semakin tersudut karena diakuinya garis Van Mook sebagai garis perbatasan baru hasil Agresi Militer Belanda 1.

Setelah penandatangan perjanjian ini, pihak pemerintah menghadapi tantangan sangat berat dan mengakibatkan Kabimet Amir Syarifuddin jatuh yang kemudian digantikan Kabinet Hatta. Namun muncul banyak rongrongan yang salah satunya dilakukan oleh bekas Perdana Menteri Amir Syarifuddin dengan organisasinya, Front Demokrasi Rakyat. Puncak dari pergolakan itu adalah pemberontakan PKI Madiun, 1948 yang dimanfaatkan oleh Belanda untuk melancarkan Agresi Militer II.

c. Perundingan Roem-Royen

Tanggal 4 April 1949 dilaksanakan perundingan di Jakarta dibawah pimpinan Merle Cochran. Delegasi RI dipimpin oleh Mr. Mohammad Roem.

Dalam perundingan ini, pihak Indonesia berpendirian bahwa pengembalian pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta adalah kunci perundingan selanjutnya. Sebaliknya, Belanda menuntut penghentian perang gerilya.

Akhirnya, pada 7 Mei 1949 berhasil dicapai persetujuan antara kedua belah pihak dan untuk melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB tertanggal 28 Januari 1949 dan persetujuan pada tanggal 23 Maret 1949.

Pernyataan pemerintah RI berisi antara lain:
1) Pemerintah RI akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya.
2) Kedua belah pihak bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban.
3) Belanda turut serta dalam KMB yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan lengkap dan tidak bersyarat kepada negara RIS.

Pernyataan Delegasi Belanda antara lain:
1) Pemerintah Belanda menyetujui bahwa pemerintah RI harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah yang meliputi Karisidenan Yogyakarta.
2) Pemerintah Belanda membebaskan secara tidak bersyarat para pemimpin RI dan tahanan politik yang ditawan sejak 19 Desember 1948.
3) KMB akan diadakan secepatnya di Den Hag setelah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta.

Setelah tercapainya perjanjian tersebut, pada 1 Juli 1949 pemerintah RI kembali ke Yogyakarta. Tanggal 10 Juli 1949, Panglima Besar Jenderal Sudirman tiba di Yogyakarta. Pada 13 Juli diadakan sidang kabinet yang Syarifuddin Prawinegara mengembalikan mandat kepada wakil presiden Moh. Hatta dan Sri Sultan Hamengku Buwono XI diangakat menjadi menteri pertahanan merangkap koodinator keamanan.

Begitulah perjuangan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sudah sewajibnya kita menghormati jasa para pahlawan kita. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang merhargai jasa para pahlawannya.